Ekonomi Kerakyatan menjelang Pemilu 2014

     Kini menjelang pemilihan umum  2014  ekonomi kerakyatan mulai santer terdengar kembali dimana para calon wakil rakyat  peserta pemilu ini mengklaim bahwa akan dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat melalui ekonomi kerakyatannaya dengan berbagai bentuk slogan dan warna baru dalam perpolitikan di indonesia .Namun sesungguhnya janji tersebut telah beberapa kali hinggap di telinga rakyat dari para pemimpin indonesia sebelumnnya akan tetapi hingga saat ini ekonomi kerakyatan yang dijanjikan masih jauh dari kenyataannya ,janji tinggallah janji dan mengingkari janji sudah menjadi hal yang biasa bagi pemimpin kita serta rakyat pun mulai terbiasa di bohongi oleh pemimpinnya.

Ekonomi kerakyatan yang sebenarnya

     Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah bersama masyarakat mulai mengisi kemerdekaan dengan usaha pembangunan di berbagai bidang. Hal itu dilakukan karena kemerdekaan sebenarnya bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan jembatan emas dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu untuk membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual. Namun kenyataannya, akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, sebagian besar penduduk Indonesia kini hidup di bawah garis kemiskinan yang penyebab utamanya adalah karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Krisis ekonomi telah menyebabkan tutupnya sejumlah besar perusahaan dan menyebabkan terjadinya peningkatan angka pengangguran secara drastis.

Pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi tidak mengubah ketimpangan, karena proporsi manfaat pertumbuhan dirasakan sama oleh masyarakat kaya dan miskin. Sumber daya masyarakat miskin terbatas, maka tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi kemudian lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kaya karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya.

    Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah  suatu kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Tujuannya, agar kelompok ini dapat menikmati pertumbuhan ekonomi secara lebih baik dan mereka juga dapat lebih jauh terlibat dalam aktivitas ekonomi. Inilah yang dikenal sebagai pro-poor growth (kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin). Asal-usul kebijakan ekonomi ini berawal dari kegagalan pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan dan mengabaikan distribusi. Kebijakan ekonomi ini dapat dilacak pada 1970-an ketika Chenery dan Ahluwalia mengenalkan konsep “pertumbuhan dengan pemerataan”.

    Pada 1990-an Bank Dunia mengadopsi model tersebut dan memberikan nama broad-based growth (pertumbuhan dengan basis yang luas). Dalam World Development Report yang diterbitkan pada 1990 oleh Bank Dunia, istilah ini tidak pernah didefinisikan. Hingga akhirnya pada 1990-an, istilah broad-based growth berubah menjadi pro-poor growth. Elemen penting yang saling terkait dalam pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat miskin: pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan.

Intinya, kebijakan ini berupaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih berpihak secara jelas. Pro-poor growth sengaja dirancang untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat miskin untuk terlibat dan menikmati hasil pembangunan. Caranya dengan melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi, agar mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi.

Selain itu, kebijakan ini memerlukan dukungan politik yang kuat karena biasanya menyangkut sektor publik yang menyedot dana besar seperti bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, akses kredit atau modal, dan promosi UMKM.

Ekonomi kerakyatan Untuk siapa?

    Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan bulan Mei 2012, menyatakan Tingkat  Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32 persen atau 7.61 juta orang.Angka tersebut mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen dan TPT Februari 2011 sebesar 6,80 persen.

    Rilis laporan BPS tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala BPS Suryamin di kantor BPS Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Senin (7/5/12). Data yang dirilis merupakan pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah  oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Akan tetapi  data tersebut bukanlah suatu prestasi yang membanggakan bagi pertumbuhan ekonomi indonesia yang sangat dipengaruhi oleh tingkat jumlah pengangguran suatu negara.karena hanya mengalami penurunan tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya sebesar 0,28 persen.tentunya hal ini disebabkan oleh kebijakan  Dan  strategi ekonomi pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran agar dapat mengembangkan perekonomian indonesia belum dapat dikatakan maksimal .serta hal ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selama ini belum menyentuh masyarakat kecil dan tidak menjadi solusi bagi Keadaan ekonomi yang semakin  tidak kondusif.

     Di aceh sendiri lebih miris dan menyayat hati dimana Serambi mekkah merupakan salah satu provinsi dengan daerah kabupaten tertinggal terbanyak di indonesia hal ini berdasarkan keputusan Kementerian PDT nomor 001/KEP/M-PDT/02/2005 tentang penetapan lokasi program p2dtk, masih terdapat 17 dari 23 kabupaten/kota yang tergolong daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan, hal ini sungguh sangat disayangkan mengingat di kabupaten daerah tertinggal tersebut kebanyakan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti hasil laut dan pertanian seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam mengembangkan perekonomian didaerah tersebut.

Menurut data BPS yang dipublis pada situs aceh.bps.go.id di aceh masih terdapat 8,27 persen tingkat pengangguran (data 2011) jauh diatas rata-rata tingkat pengangguran nasional sebesar 6,80 persen dan  19,46 persen untuk tingkat kemiskinan yang artinya terdapat sebanyak 909,04 orang penduduk miskin di aceh.

    Ketika para pemimpin di negara ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan dan berpindah-pindah partai jauh diperut bumi Negara Republik  indonesia masih terdapat ±7,61 juta pengangguran terbuka dan mereka terus di beri janji-janji para pemimpinnya yang entah sampai kapan akan menepatinya.

Ketika para pejabat Di aceh kini disibukkan dengan berbagai kepentingannya dan melakukan berbagai persiapan menjelang pemilu 2014 agar dapat menyongsong masa depan dirinya dan partainya disisi lain jauh di bawah pegunugnan serambi mekkah  terdapat 17 kabupaten tertinggal dan masih terdapat 909,04 jiwa miskin yang  belum tentu arah masa depannya .